Imperialisme Modern Mmbayangi Perjuangan Kemerdkaan West Papua

Imperialisme Modern Mmbayangi Perjuangan Kemerdkaan West Papua

[Perspektif Diplomasi Politik-By: Kristian Griapon, 17 10-2020]

“Secara umum, Imperialisme modern dapat dipahami terhadap perkembangan kemajuan dalam dunia ekonomi, dimana dunia mengalami kemajuan ekonomi setelah revolusi industri”.

“Secara khusus ditujukan pada negara-negara kapitalis yang menggunakan kekuatan ekonominya untuk kepentingan geopolitik di dalam kedaulatan suatu negara merdeka”.
“Geopolitik dari pemahaman tradisional, yaitu dampak geografi terhadap politik nasional suatu negara di dalam wilayah integritasnya. Pemehaman itu telah dikembangkan konotasinya mencakup lebih luas, dari kepentingan politik local, beranjak lebih luas pada kepentingan politik internasional, melalui hubungan kerja sama bilateral, multilateral, maupun unilateral dalam bidang ekonomi, sosial, budaya, alih teknologi, dan pertahanan keamanan”.

Dalam konteks hubungan bilateral, multilateral, maupun unilateral, negara-negara yang mengadakan perjanjian dalam hubungan itu terikat oleh perjanjian kerja sama yang dibuatnya, dan pada prinsipnya perjanjian yang dibuatnya didasari pada prinsip dasar piagam PBB pasal 2 (7) “saling menghormati dan tidak mencampuri urusan dalam negeri masing-masing negara”. Pesan itu sangat jelas dalam percaturan politik internasional, dimana suatu negara membentengi kedaulatan teritorial negaranya terhadap intervensi dari luar, baik itu oleh negara lain maupun Perseikatan Bangsa-Bangsa (PBB).

Dari sudut pandang faktual, West Papua sudah bukan lagi berada dalam cakupan geopolitik tradisonal wilayah yang dikendali oleh Negara Republik Indonesia, namun telah berada dalam kepentingan geopolitik internasional yang dibawah kendali Amerika Serikat dan sekutunya. Jadi kebijakan politik yang dibuat dan dijalankan oleh Pemerintahan Republik Indonesia di West Papua, tidak terlepas dari dukungan dan intervensi Negara Adidaya Amerika Serikat dan Sekutunya, yang mempunyai kepentingan sumber daya ekonomi di West Papua.

Kepentingan sumber daya ekonomi Amerika Serikat di West Papua, teramati jelas ditandai melalui Perjanjian New York 15 Agustus 1962. Menggunakan skenario yang tidak melibatkan orang asli Papua dalam membuat perjanjian itu, mentransfer kekuasaan dari Belanda ke Indonesia yang menjadi kepanjangan tangan dari Ameririka Serikat untuk kepentingan ekonominya di West Papua. Dan pada tahun 1967 – Kontrak Karya I (Freeport Indonesia Inc.) mulai berlaku selama 30 tahun sejak mulai beroperasi tahun 1973. Setelah itu dilanjutkan pada tahun 1991 – Kontrak Karya II (PT Freeport Indonesia) berlaku 30 tahun dengan periode produksi akan berakhir pada tahun 2021, serta kemungkinan perpanjangan 2×10 tahun (sampai tahun 2041).

Yang menjadi pertanyaan mendasar untuk dijawad, dan menjadi Perenungan bagi Perjuangan Kemerdekaan Bangsa West Papua, yaitu : “mengapa Amerika Serikat dan sekutunya Uni-Eropa (Inggris), termasuk Australia dan Selandia Baru yang berada didepan mata Bangsa West Papua, menutup mulut, menutup mata dan menutup telinga terhadap Perjuangan Hak Menentukan Nasib Sendiri Bangsa Papua Barat, dan berbagai kasus Pelanggaran HAM Berat yang terjadi di West Papua? Masih bisakah bangsa Papua Barat berharap banyak dukungan politik dari bangsa-bangsa itu?

Jawabannya tidak mungkin dari sudut pandang negara, namun dukungan dari warga negaranya itu sah-sah saja kepedulian terhadap nilai-nilai kemanusiaan. Mengapa tidak mendapat dukungan politik? Jawabannya, Pemerintah Republik Indonesia atas nama negara, telah mengadakan perjanjian yang mengikat dalam hubungan bilateral diatas dasar kepentingan bersama, saling menghormati, dan tidak mencampuri ururan dalam negeri masing-masing negara.

Sejak tahun 1960-an hingga saat ini, pintu diplomasi politik perjuangan kemerdekaan West Papua telah ditutup rapat oleh Amerika Serikat dan Sekutunya di Eropa, termasuk Australia dan Selandia Baru di Indo-Pasifik, itu karena kepentingan geopolitik di West Papua.

Bangsa West Papua harus bersyukur kepada Tuhanya, dan berterima kasih kepada Bangsa Ni-Vanuatu, karena bertahun-tahun setelah setengah abad berjuang melawan penindasan Imperialisme Amerika Serikat dan Sekututnya di atas negerinya West Papua, Tuhan yang disembahnya telah menunjuk Bangsa Ni-Vanuatu melalui Negaranya, Membuka Jalan Peta Politik Perjuangan Kemerdekaan West Papua dari Sistem Penindasan Imperialisme Modern saat ini dan masalah West Papua telah terangkat kepermukaan menjadi perhatian komunitas internasional.

Catatan Penulis:

Diplomasi politik luar negeri perjuangan suatu bangsa untuk mendapatkan hak menentukan nasib sendiri di dunia internasional, hanya dapat diadvokasi oleh negara pendukung yang adalah anggota tetap PBB guna mendapatkan pengakuan masyarakat internasional. Itu syarat utama bagi gerakan perjuangan kemerdekaan di dalam sebuah wilayah geografis yang menuntut hak kemerdekaannya dari negara yang menguasai wilayah itu.

Untuk West Papua diplomasi politik luar negerinya sangat rumit menghadapi bentuk bangun fasisme Jakarta yang telah berakar di West Papua. Apa lagi jika Pribumi Papua terpecah kedalam faksi-faksi perjuangan yang telah terprovokasi oleh pihak lawan. Jadi tidak segampang itu jika ada yang beranggapan dan percaya diri bahwa, kemerdekaan yang diperjuangkannya dapat diperoleh tanpa adanya dukungan dan pengakuan masyarakat internasional. Itu pandangan yang tidak realistis dan relevan berdasarkan pengalaman perjuangan kemerdekaan wilayah-wilayah geografis yang kini telah menjadi negara-negara merdeka, wasalam.(Kgr)

Gambar: Ilustrasi Bentuk Imperialisme Modern dalam skenario geopolitik – label Indonesia – kepemilikan Amerika Serikat


.

Leave a Reply

%d bloggers like this: