Perlawanan Rakyat Papua Terhadap Integrasi POlitik Wilayah Geografis West Papua ke dalam NKRI

Perlawanan Rakyat Papua Terhadap Integrasi POlitik Wilayah Geografis West Papua ke dalam NKRI


[By: Kristian Griapon, 6 November 2020]

DEVOLUSI KEKUASAAN

New York Agreement, 15 Agustus 1962 menjadi dasar transfer kekuasaan dari pemerintahan kerajaan Belanda kepada Pemerintahan Republik Indonesia melalui badan pelaksana pemerintahan sementara PBB-UNTEA yang dibentuk oleh pelaksana tugas sekjen PBB U Thant, bertujuan untuk meyelesaikan “sengketa kekuasaan atas wilayah geografis West Papua antara Indonesia vs Belanda”.

Penyerahan kekuasaan yang terjadi pada tanggal 1 Mei 1963, diluar dari “Integrasi Politik Nasional Negara Republik Indonesia”, artinya Bukan Penyerahan Wilayah Geogafis West Papua Kedalam Kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), namun Indonesia sebagai negara anggota PBB diserahi tanggungjawab administrator PBB, melalui Pemerintah Republik Indonesia menjalankan fungsi PBB mempersiapkan, pribumi Papua menuju pelaksanaan Act of Free Choice sesuai dengan amanat perjanjian New York 15 Agustus 1962.

PENGAMATAN PENULIS TERHADAP DEVOLUSI KEKUASAAN

Dari pengamatan penulis, dalam interval atau kurun waktu antara tahun 1963-2014 teridentifikasi tiga fase (tahapan) Perlawanan Pribumi Papua, yaitu: (1). Revolusi Politik 1963-1969. (2). Revolusi Fisik (bersenjata) 1971-1914. Dan, (3). Diplomasi Politik dimulai tahun 2014.

(1). Revolusi Politik 1963-1969.
Tidak diikutsertakan Pribumi Papua dalam perancangan perjanjian yang digagas oleh Ellworth Bunker mantan duta besar AS untuk PBB mewakili Sekjen PBB, hingga menjadi sebuah persetujuan, yang disebut “New York Agreemant 15 Agustus 1962”, memunculkan sengketa baru yang menciptakan konflik politik berdarah dan berkepanjangan di bumi West Papua, antara Pribumi Papua vs Kekuasaan Negara Republik Indonesia.

New York Agreement 15 Agustus 1962 seharusnya melibatkan 52 Anggota Nieuw Guinea Raad yang telah menjalankan fungsinya sebagai Representasi Pribumi Papua melalui lembaga kultural Nieuw Guinea Raad yang telah terbentuk dan sah di Nederlands Nieuw Guinea pada saat New York Agreement dibuat. Hal tersebut guna menjamin hak-hak kewilayahan geografis West Papua yang sebagaimana telah dicetuskan melalui manifesto politik 30 Oktober 1961, dan di sahkan pada 1 Desember 1961, sehingga tercipta ruang Kontrol untuk Pribumi Papua terhadap devolusi kekuasaan, ketika transfer kekuasaan itu terjadi dari Belanda ke UNTEA, ke Indonesia hingga Act of Free Choice dilaksanakan pada tahun 1969.

Yang terjadi, Pribumi Papua dijadikan Penonton diluar area yang sebenarnya mereka punya dan ikut bermain di dalamnya, dan semua anggota Nieuw Guinea Raad dileburkan kedalam Dewan Permusyawaratan Rakyat Gotong Royong-Republik Indonesia (DPRGR-RI) yang dibentuk di West Nieuw Guinea menjadi bagian dari kekuaan Republik Indonesia di West Papua, sehingga suka-tidak suka, mau-tidak mau harus mengikuti kemauan Indonesia.

Dampak dari tidak adanya ruang kontrol Pribumi Papua dalam transfer kekuasaan atas wilayah geografis West Papua, menyebabkan aspirasi Pribumi Papua tidak tersalurkan (tersumbat), dan juga terjadi keraguan oleh Pribumi Papua terhadap kekuasaan administrator pemerintah Republik Indonesia yang menjalankan fungsi PBB di West Papua, maka bermunculan gerakan revolusi politik di Jayapura pada tahun 1963 dan di Manokwari 1964 untuk merespon aspirasi yang tersumbat dan keraguan atas peran Pemerintah Republik Indonesia dalam menjalankan fungsi PBB di West Papua.

Perlawanan terhadap kekuasaan pemerintah republik Indonesia pada fase pertama terjadi melalui revolusi politik, dimulai pada tahun 1963 hingga dilaksanakan PEPERA tahun 1969, bertujuan mempetahankan deklarasi 1 Desember 1961 dan menunjukkan eksistensi Pribumi Papua sebagai suatu bangsa diatas wilayah geografis West Papua menuju penentuan nasib sendiri 1969.

(2). Revolusi Fisik (bersenjata)
Act of Free Choice berdasasarkan praktek standar hukum internasional, yang termuat dalam New York Agreement, 15 Agustus 1962, pasal XVIII poin (d) secara sepihak diubah oleh Pemerintah Republik Indonesia melalui sistim cara Indonesia “musyawarah mufakat”. Diwakilkan 1025 Orang Asli Papua dan migran non Papua yang telah menetap di West Papua sejak pemerintahan Belanda, mewakili 800.000.000 orang yang memiliki hak pilih dalam pelaksanaan PEPERA 1969. Langkah Pemerintah Indonesia itu untuk meng-Indonesiakan Wilayah Geografi West Papua dan Penduduknya kedalam kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia, mendapat tanggapan keras dari para Nasionalis Papua.

PEPERA 1969 yang menghasilkan Resolusi MU-PBB 2504, dilihat oleh para nasionalis Papua adalah bentuk skandal politik terhadap hak penentuan nasib sendiri rakyat Papua sebagai suatu bangsa diatas Wilayah Geografi West Papua. Hal itu mendorong para nasionalis Papua mendeklarasi perlawanan fisik (bersenjata) untuk merebut kemerdekaan berdasarkan manifesto politik, 30 Oktober 1961 yang disahkan pada tanggal, 1 Desember 1961, yang telah dirampas oleh Pemerintah Republik Indonesia menggunakan celah, atau ruang melalui New York Agreement, 15 Agustus 1962.

DEKLARASI NEGARA REPUBLIK PAPUA BARAT

Atas anjuran dan pertimbangan Nicolaas Jouwe atas usulan dua komandan revolusi bersenjata di dalam negeri West Papua, Seth Jafeth Rumkorem dan Jacob Hendrik Pray, yang berencana mendeklarasikan Negara Republik West Papua pada tahun 1971, maka usulan itu direstui, pada tanggal 1 Juli 1971, Roemkorem dan Pray mendeklarasikan Negara Republik West Papua menganut paham Kristen Demokrat dan merancang konstitusinya yang terdiri dari 129 pasal, lagu kebangsaan “Hai Tanahku Papua”, lambang negara burung mambruk didepan dada terpampang bendera nasional Papua dengan menggenggam semboyan “One People one soul”, serta membentuk kabinet serta senat.

Satu tahun setelalah dideklarasi Negara Republik West Papua, pada tahun 1972 di Port Moresby Ibu kota New Guinea–Australia (PNG), para eksil politik tahun 1960-an dibawah pimpinan Markus Kaisiepo dan Nicolaas Youwe yang mendapat suaka politik di Belanda, membentuk “Pemerintahan Sementara Sorong-Samaray di pengasingan”. Pemerintahan sementara itu dijalankan oleh Markus Kaisiepo sebagai Perdana Menteri dan Nicolaas Youwe sebagai Menteri Luar Negeri Nicolaas Youwe serta dibantu sejumlah anggota kabinetnya.

Satu tahun kemudian setelah terbentuk pemerintahan Sorong-Samaray di pengasingan, pada tanggal 5 Februari 1973 dibentuk Pemerintahan Revolusioner Sementara Negara Republik West Papua Barat di perbatasan West Papua-PNG (di Markas Victoria), yang dipimpin oleh Perdana Menteri Seth Jafeth Rumkorem dan Menteri Luar Negeri Bernard M.R Tanggahma, serta 6 orang anggota kabinetnya yang kemudian dirubah menjadi 10 anggota kabinet. Dan dibentuk juga Badan Senat sebagai perangkat pelengkap pemerintahan revolusioner sementara yang terdiri dari 35 anggota, diketuai oleh Jacop H Pray dibantu 2 wakilnya.

Pada masa revolusi fisik atau perlawanan bersenjata, terbentuk dua pemerintahan dari sebuah Negara Bayangan Republik West Papua yang dideklarasi pada 1 Juli 1971. Pemerintahan parlementer di pengasingan dijalankan oleh Perdana Menteri Markus Kaisiepo dan Menteri Luar Negeri Nicolaas Youwe, serta dibantu sejumlah kabinetnya, mereka yang berada di dalam negeri West Papua maupun eksil politik di luara negeri. Dan Pemerintahan Revolusioner Sementara yang dibentuk pada tahun 1973 di West Papua yang dijalankan oleh Perdana Menteri Seth Jafeth Rumkorem dan Menteri Luar Negeri Bernard M.R Tanggahma.

Terbentuknya dua pemerintahan pada masa revolusi bersenjata, bukan dualisme pemerintahan dalam tubuh Perjuangan Kemerdekaan rakyat Papua, namun itu merupakan strategi yang dibangun untuk menghubungkan perlawanan bersenjata di dalam negeri dengan para diplomat eksil politik di pengasingan (luar negeri) daram mensiasati strategi perjuangan merebut kemerdekaan yang telah dirampas oleh Indonesia melalui perlawanan bersenjata.

STRATEGI PERLAWANAN PADA REVOLUSI FISIK

Strategi perlawanan dan perebutan posisi orang pertama dalam hirarki kepemimpinan organisasi perjuangan kemerdekaan West Papua, menjadi faktor utama perpecahan dan menghambat perjuanagan rakyat Papua untuk mencapai kemerdekaan

Dasar konflik antara PM Markus Kaisiepo dan Menlu Nicolaas Youwe dalam pemerintahan bayangan Sorong-Samaray di pengasingan, adalah mengenai strategi perjuangan untuk mencapai kemerdekaan West Papua, dimana Kaisiepo memilih jalan garis keras melalui revolusi bersenjata, sedangkan Youwe memilih jalur diplomasi politik. Dan dibalik itu, juga terjadi perebutan posisi orang pertama dalam pemerintahan bayangan Sorong-samaray.

Konflik antara Kaisiepo dan Youwe berpengaruh pada perpecahan dalam tubuh pemerintahan revolusioner sementara di West Papua antara Rumkorem dan Pray. Rumkorem yang semula bersama Pray berhaluan ke Eropa Barat, akhirnya Rumkorem membelot ke kelompok Dakar yang berhaluan sosialis, dan Pray tetap berhaluan ke Eropa Barat mempertahankan Kristen Demokrat seuai dengan konstitusi 1 Juli 1971.

Perpecahan perlawanan bersenjata yang menjadi dua faksi, PEMKA dipimpin Pray dan TPN yang dipimpin Rumkorem sangat mempengaruhi kemampuan perlawanan revolusi bersenjata yang terpusat dan terkoordinasi dalam satu komando sejak saat itu. Dan secara tertulis telah diadakan kesepakatan damai di Vanuatu pada tahun 1984, namun perpecahan itu masih menghantui perjuangan rakyat pepua untuk mencapai kemerdekan dari Indonesia. secara kuantitatif terlihat adanya peningkatan perlawanan revolusi bersenjaja, namun secara organisatoris harus ditata ke arah yang lebih baik, agar tidak terjebak pada konflik Intern masa lalu.

(3). Diplomasi Politik 2014,
Vanuatu salah satu Negara pendukung setia perjuangan kemerdekaan rakyat Papua, mempunyai segudang pengalaman dalam mengadvokasi hak penentuan nasib sendiri rakyat Papua Barat. Dan telah memahami kekurangan yang menjadi kelemahan perjuangan rakyat Papua

Semua faksi perjuangan berorientasi melawan kekuasaan NKRI di dalam negeri, dengan tujuan ingin merdeka, namun orientasi perjuangannya masih bersifat lokal, lemah dalam diplomasi politik, sporadis, dan keterbatasan informasi dampak dari miskomunikasi. Dan hal itu menjadi pintu masuk atau celah yang dimanfaatkan oleh mereka yang bekerja sama dengan musuh (kolaborator) menjadikan lahan kepentingan, dan dimanfaatkan oleh para elit politik lokal maupun nasional dalam kampanye politik kekuasaan di tingkat lokal maupun nasional di Indonesia.

Dari pengalaman mengadvokasi perjuangan rakyat Papua, pada tahun 2010 melalui parlemen Vanuatu, Ralph John Regenvanu (kini pemimpin oposisi) menjadi pemeran utama kedudukannya sebagai penasehat yang memberikan pendapat dalam upaya mengajukan mosi di Parlemen yang menyatakan bahwa “Vanuatu akan meminta dukungan dalam sidang-UNGA- ke-65- Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk Pengadilan Internasional tentang legalitas kesepakatan antara Republik Indonesia dan Kerajaan Belanda melalui perjanjian New York, 15 Agustus 1962 yang berakibat fatal terhadap hak politik dan kehidupan rakyat Papua Barat”. Mosi tersebut diadopsi dengan suara bulat oleh seluruh anggota Parlemen pada bulan Juni 2010, serta didukung oleh pemimpin oposisi Maxime Carlot Korman , beserta seluruh partai politik, mentransfer keputusan Mosi ke Pemerintahan PM Eduard Natapei untuk dilaksanakan dan menjadi bagian dari agenda diplomasi politik Pemerintah Vanuatu. Keputusan mosi ini menjadi landasan hukum pemerintah dan rakyat Vanuatu memberikan dukungan penuh Perjuangan Kemerdekaan Papua Barat.

Menindak lanjuti keputusan parlemen Vanuatu, pada tanggal 6 Desember 2014 (sore) di Saralana Port Vila ibu kota negara Vanuatu, terjadi peristiwa bersejarah Penandatanganan Deklarasi Kepala Nakamal untuk Persatuan Papua Barat, disaksikan oleh Perdana Menteri Joe Natuman, Wakil Perdana Menteri dan Menteri Perdagangan Ham Lini, Menteri Lands Ralph Regenvanu, Kepala Port Vila MP Edward Natapei, Kepala Presiden Malvatumauri Mr.Senio Mao, Pejabat pemerintah, pemimpin gereja, pemimpin adat dan tokoh masyarakat lainnya, anggota delegasi dari tiga Kelompok Papua Barat dan anggota masyarakat umum.

Melalui ULMWP, Vanuatu sebagai Negara non-block memainkan kiprahnya dalam diplomasi hubungan antar Negara, sambil mengangkat isu HAM dan Hak Menentukan Nasib Sendiri Bangsa Papua Barat, yang mulai digiatkan sejak ULMWP terbentuk, dari MSG, PIF. ACP dan Regional lainnya di di belahan dunia.

“DIPLOMASI POLITIK ADALAH UJUNG TOMBAK YANG HARUS DIJAGA KETAJAMANNYA”, wasalam.(Kgr)

Leave a Reply

%d bloggers like this: